Terkait Pembelian RS Sumber Waras, Pemprov DKI Bantah Disebut Buru-buru

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI disebut terburu-buru dalam memutuskan pembelian lahan RS Sumber Waras untuk dibuat menjadi rumah sakit khusus kanker dan jantung. Tetapi, Pemprov DKI membela diri dan membantah bahwa tudingan tersebut tidak tepat. Sebab pembelian lahan sudah direncanakan sejak pertengahan 2014 silam.

"Pembeliannya tidak terburu-buru, karena memang kita sudah usulkan untuk pembelian sejak bulan Mei. Dan itu masuk dalam APBD Perubahan 2014," kata Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Menurutnya, jika pembelian harus dibatalkan, maka RS Sumber Waras harus membeli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun ini. Hal itu dinilai sulit dilakukan karena harga NJOP sudah naik dari tahun sebelum saat Pemprov DKI membeli tanah tersebut.

"NJOP-nya tetap sama dari Mei hingga Desember 2014. Tapi kalau dibeli tahun ini pasti sudah berbeda (NJOP-nya). Dulu kan Rp 20 juta, mungkin sekarang bisa Rp 21-22 juta. tapi itu harus ditanyakan dulu ke dinas pajak untuk nilai NJOP-nya," jelas Heru.

Pembelian tanah rumah sakit ini dilakukan saat ada rencana pihak rumah sakit untuk mengomersilkan lahan tersebut. Karena itu, Pemprov DKI menawarkan membeli tanah tersebut dan dibuat menjadi rumah sakit kanker dan jantung di Ibu Kota.

Mendapati kondisi seperti ini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa berada di posisi serba salah. Menurut dia, Pemprov DKI tidak mungkin mengembalikan lahan yang sudah dibeli itu. (mnx)

tag: #Jakarta   #Ahok   #paripurna dengan BPK   #LHP BPK   #opini WDPparipurna dengan BPK   #LHP BPK   #opini WDP   #NJOP lahan sumber waras