Pembangunan Tujuh Proyek DPR Belum Masuk APBN 2016

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Seluruh Fraksi di DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dan nota keuangan yang diusulkan pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro. Namun dalam persetujuan tersebut, program tujuh proyek DPR belum dimasukan dalam APBN 2016.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, belum dimasukkannya program pembangun tujuh proyek itu lantaran masih dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

"Belum masuk dalam APBN 2016. Kita lihat dinamika dalam pembahasan di Banggar. Pada tanggal 25 besok akan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi masalah APBN 2016," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (20/8/2015).

Kendati demikian, politisi PAN ini tidak mau memastikan apakah program tujuh proyek DPR itu akan di setujui atau tidak oleh pemerintah. "Masih terlalu awal mengatakan iya atau tidak," ucapnya.

Taufik berkelit tidak mengetahui anggaran untuk pembagunan tujuh proyek DPR tersebut. Padahal Sekjen DPR sudah menyampaikan bahwa proyek itu akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun.

"Kita tidak usah berandai-andai soal anggarannya dari versi mana, tapi yang pasti Fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan umum apa yang disampaikan presiden dalam nota keuangan termasuk program-program pembangunan pengembangan DPR. Sampai sekarang Banggar belum membahas," tutur Taufik.

Seperti diketahui seluruh pendanaan proyek itu akan disusun bertahap dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada dasarnya, kata dia, pihaknya hanya melontarkan ide sedangkan pelaksanaannya tetap ada di Sekretariat Jenderal DPR RI selaku pemegang kuasa anggaran.

Seperti diketahui pembangunan tujuh proyek antara lain alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.(yn)