Tak Manusiawi, Pengerahan Aparat oleh Pemprov DKI Dinilai Terlalu Berlebihan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Bentrokan hebat antara warga dan aparat keamanan saat proses penertiban pemukiman di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015), mendapatkan perhatian serius dari kalangan DPRD DKI Jakarta.

Perhatian tersebut salah satunya datang dari Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak. Ia mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak terlalu represif dan melakukan negoisasi ulang dengan warga Kampung Pulo, mengingat besarnya perlawanan warga atas penertiban tersebut.

Menurutnya, renegoisasi penertiban sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI dengan mengedepankan prinsip saling tidak merugikan dan bisa diterima semua pihak.

"Dalam penegakan hukum haruslah diperhatikan juga rasa keadilan dan kemanusiaan karena mereka juga bagian dari anak bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi oleh negara," ujar Johny dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Jhony mengatakan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yang mengedepankan cara pengerahan aparat adalah hal berlebihan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila.

"Musyawarah harus dikedepankan agar tidak lagi terjadi benturan-benturan antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut, Jhony mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menunda penggusuran Kampung Pulo dan melakukan musyawarah ulang dengan melibatkan semua pihak agar rasa keadilan dan kemanusian dapat ditegakkan. (mnx)

tag: #Jakarta   #Ahok   #penggusuran kampung pulo   #warga kampung pulo menolak direlokasi