Anggota FPKS Indikasikan Bangkitnya Komunis di Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Indikasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dirasakan oleh berbagai kalangan termasuk anggota DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengkhawatirkan bangkitnya komunis di Indonesia.

Adanya serangkaian kejadian, seperti pengibaran bendera PKI di Salatiga, munculnya grafiti logo PKI di tembok Universitas Jember, serta penggunaan lambang PKI pada karnaval Agustusan di Pamekasan dinilai sebagai sinyalemen bangkitnya paham komunis. (Baca juga: Politisi PDIP Minta Jokowi Akui PKI)

"Sepertinya, ini merupakan salah satu indikator masih adanya paham komunis di Indonesia. Riak yang demikian seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh aparat penegak hukum," kata Aboe saat berbincang dengan TeropongSenayan, Senin (17/8/2015) malam.

Lebih lanjut Aboe mencontohkan, bila aparat terlihat gagah ketika menangkap Ade, seorang penjual es cendol dari Tegal yang menggunakan kaos bergambar Islamic State Irak and Suriah (ISI), seharusnya pihak keamanan harus lebih tegas lagi tindakannya kepada para pengguna atribut PKI.

"Karena sampai saat ini di Indonesia secara tegas melarang keberadaan paham komunisme," tandasnya.

Hal itu, dikatakan Aboe, tertuang dalam TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang kedudukan hukum pembubaran PKI dan ajaran-ajaran komunisme.

Pada ketentuan itu, kata dia, disebutkan secara tegas bahwa keberaaan PKI di Indonesia dilarang. Yang selanjutnya pada TAP MPR No.1 Tahun 2003 diperkuat kembali bahwa TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tersebut masih berlaku.

"Oleh karenanya, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk memeriksa dan memproses pihak-pihak yang berupaya menyebarkan paham komunisme di Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan, aparat seharusnya lebih sigap dalam mengantisipasi kemunculan kembali paham komunisme di Indonesia, lantaran telah memiliki landasan hukum yang sangat kuat.

"Jangan malah kehilangan fokus dengan menangkap pemakai kaos yang mirip logo ISIS, yang sampai saat ini belum ada legal standing pelarangan," tutupnya.(yn)