Menteri Harus Patuhi Presiden Untuk Netral Pada Konflik Partai

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (JOkowi) dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI mengenai pemerintah harus bersikap netral terhadap konflik yang terjadi di partai politik, seperti pada Partai Golkar dan PPP, disambut baik.

Sambutan baik ini datang salah satunya dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komaruddin. Menurutnya, pidato Presiden harus diikuti oleh menteri-menterinya agar bersikap netral juga.

"Ini kan pidato dihadapan seluruh rakyat Indonesia, jadi ini pernyataan resmi pemerintah, harus diikuti oleh menteri-menterinya," ujar Ade Komaruddin saat berbincang dengan TeropongSenayan di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Seperti diketahui, konflik yang menimpa partai politik dicurigai karena ada intervensi dari pemerintah. Pada kasus Partai Golkar dan PPP, diduga ada campur tangan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) yang mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan untuk kedua partai ini. (mnx)