Adik Hatta Rajasa: Jokowi Pilih Menteri yang Doyan "Ngutang"

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh pemerintah sebesar 4,7 persen pada kuartal pertama  tahun 2015  adalah revisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi paling lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2009.

Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, turunnya jumlah investasi yang masuk, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun  luar negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat terutama di sektor konsumsi mengakibatkan turunnya pertumbuhan PDB Indonesia.

Baca juga : Noorsy Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Bahaya

"Lambatnya pertumbuhan ekonomi  berimbas pada turunnya ketersediaan lapangan kerja baru untuk usia produktif  dan tingkat pengangguran pun meningkat karena  banyak pekerja yang dirumahkan akibat pengurangan produksi perusahaan," kata Hafisz saat dihubungi TeropongSenayan, Jumat (31/7/2015).

Menurut adik mantan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa ini, efek berantai berikutnya adalah  pertumbuhan kredit melambat, tingkat inflasi terus naik dalam beberapa bulan terakhir khususnya bulan Mei-Juni yang berada di level 7 persen serta  berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10 persen, karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik.

Baca juga : Utang Indonesia Lampaui Batas Aman, Pengamat: Jokowi Hanya Bisa Pasrah

Untuk mengatasi keadaan ini, saran Hafisz tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 2.000 triliun lebih ini, untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi  yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini dengan mempercepat proses program pembangunan infrastruktur yang telah di ground breaking.

"Pembangunan jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda dan bandara baru serta melibatkan penuh BUMN dan mengajak pelaku usaha swasta dalam negeri untuk terlibat dalam investasi pendanaan maupun proses pengerjaannya," paparnya.

Anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan I (meliputi Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyu Asin, Kab. Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang) ini mengingatkan, sebaiknya presiden memperhatikan figur yang mengelola perekonomian nasional itu merupakan sosok petarung dan dipercaya pasar, sehingga diharapkan timbul kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.

"Tidak seperti saat ini yang sedikit sedikit ngutang keluar negeri. Hal ini membuat  rupiah akan semakin tertekan. Mazhab bahwa hutang luar negeri sebagai jalan  untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru yang diimani dan dianut oleh pemerintah perlu di dikritisi," tandasnya.(yn)