DPR Nilai Insiden Tolikara Bermotif Pidana Bukan Politik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyatakan, kasus pembakaran mushalla di Tolikara, Papua hanya bermotif pidana, bukan kasus politik.

"Kita perlu meredam. Yang kita khawatirkan ada pembiaran. Setahu saya Papua punya toleransi lah," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Selain itu, politisi Gerindra ini menduga kejadian di Tolikara tersebut berpotensi meluas, lantaran saat ini arus informasi yang begitu cepat. Terlebih, kata Fadli, beberapa waktu lalu ada pembakaran pintu sebuah gereja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"Jangan sampai informasi melebar menimbulkan percik-percik di daerah baru," tandasnya.

Fadli memperkirakan, kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang sedang lesu bisa jadi penyebab pemicu kerusuhan. Maka dari itu, DPR akan memanggil pihak kepolisian untuk berdiskusi guna mencari titik pangkal persoalan yang terjadi di Tolikara.

Terkait adanya surat edaran tertanggal 11 Juli dari pihak Badan Pekerja Gereja Injili Di Indonesia (BP GIDI) yang melarang umat Islam beribadah dan menggunakan pengeras suara saat Idul Fitri, Fadli lebih menyoroti kinerja Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kita harus mengoptimalkan kerja intelijen. untuk antisipasi keadaan antisipasi potensi-potensi. kalau BIN sudah tahu, BIN harus sebar informasi itu," tuntas Fadli.(yn)