Telusuri Insiden Tolikara, Ini Tugas Tim Pencari Fakta

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tim pencari fakta (TPF) yang diberangkatkan oleh Komite Umat untuk Tolikara Papua akan disambut oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Papua.

"Sesuai rencana, tim pencari fakta yang terdiri dari tujuh orang akan disambut oleh Menteri Agama pada pukul 09.00 Wita, Panglima TNI pada pukul 13.00 Wita, dan Kapolri pada pukul 15.00 Wita," kata Juru Bicara Komite Umat untuk Tolikara Papua Mustofa B. Nahrawadaya saat dihubungi, Selasa (21/7/2015).

Mustofa mengatakan tujuh anggota TPF yang dipimpin oleh ustadz Fadlan Garamatan tersebut diberangkatkan Selasa (21/7/2015) malam ini pukul 24.00 WIB.

Fadlan Garamatan merupakan tokoh dakwah yang sudah memahami situasi sosial di Papua, sedangkan enam anggota TPF lainnya berlatar belakang ilmu, seperti forensik, kriminal dan sosial.

Pengiriman TPF ini, kata dia, dapat meluruskan kembali informasi dan berita yang simpang siur, baik untuk masyarakat luas maupun jurnalis.

"Informasi banyak yang simpang siur akibat pembelokan opini dari kelompok tertentu. Mereka membantah bahwa surat yang ditandatangani oleh Ketua GIDI Tolikara tersebut adalah dokumen ilegal dan pembakaran masjid disebabkan ketidaksengajaan," ujarnya.

Seluruh anggota TPF nantinya akan menelusuri segala informasi sesuai kronologi, mulai dari keabsahan surat tentang larangan merayakan Idul Fitri, larangan berlebaran, larangan mengenakan jilbab hingga pembakaran masjid dan ruko di Tolikara.

Mustofa menjelaskan, setidaknya ada tiga langkah yang ditempuh oleh TPF, yakni mengumpulkan data-data tentang kronologis dari awal peredaran surat hingga pembakaran terjadi, kemudian meneliti legalitas dan keabsahan surat-surat yang beredar dan mewawancarai beberapa sumber asli, seperti bupati, wali kota, polisi setempat dan masyarakat korban penembakan.

Pemberangkatan TPF merupakan salah satu program kerja dari Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) yang telah terbentuk pada 19 Juli lalu di Jakarta.

Komite tebentuk setelah terjadi pertemuan besar para tokoh nasional di antaranya Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Hidayat Nurwahid, Didin Hafidhuddin, Aries Mufti, Muhammad Zaitun Rasmin, serta Bahtiar Nasir sebagai Ketua Harian Komite.(yn/ant)