DPR: Jokowi-JK, Pemerintahan Simpang Siur

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla penuh simpang siur. Pernyataan antarpejabat saling bertabrakan hingga membingungkan rakyat.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pemerintah yang dipimpin Jokowi-JK adalah pemerintahan yang  simpang  siur. Pemerintahan ini menurutnya kerap memberikan pernyataan yang  saling bertabrakan.

“Yang paling baru kesimpang siuaran dalam insiden Tolikara. Pemerintah saling membantah. Ini bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian informasi," kata anggota Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Senin (20/7/2015).

Saleh menyebut pernyataan Wapres Jusuf Kalla dan Menag Lukman Hakiem Syaifudin. Satu sama lain bertabrakan sehingga membingungkan.

Misalnya Wapres menegaskan pembakaran terjadi karena pengeras suara masjid. Tapi hal itu akhirnya diralat setelah banyak yang mengecam, dan meluruskan denga pernyataannya bahwa di sana ada perda pelarangan pemakaian pengeras suara.

“Tapi pernyataan wapres justru dibantah Menag. Menurut menteri agama, tidak ada perda seperti itu dan masih sebatas wacana,” tambah Saleh.

Menurut Saleh perbedaan ini menunjukkan tidak adanya informasi valid yang diterima pemerintah pusat. Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses penanganan dan pengusutan kasus tersebut.(ss)