Berita

Senilai Rp 755 Miliar

Wow, Politisi Gerindra Beberkan Ahok Beli Lahan Bermasalah

Oleh Aris Eko pada hari Sabtu, 11 Jul 2015 - 13:26:23 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

74medium_70ahok1 (1).jpg

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai harus bertanggung jawab atas pembelian lahan bermasalah senilai Rp 755 miliar. Pasalnya, Ahok yang berperan langsung dalam kasus tersebut.

Ihwal pembelian lahan bermasalah ini dibeberkan M Taufik, politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. "Itu lahan YKSW yang akan dijadikan rumah sakit kanker,"ujar M Taufik di Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Menurut Taufik, kasus ini diawali saat Ahok masih menjadi Plt Gubernur yang meminta Bappeda menganggarkan pembelian lahan untuk membangun rumah sakit kanker. Lahan seluas 36.410 m2 itu milik YKSW yang mengelola RS Sumber Waras.

Selanjutnya sebagaimana terungkap dalam LHP BPK tentang Laporan Keuangan APBD DKI 2014, bahwa berdasar SP2D ke Bendahara Umum Daerah 22 Desember 2014 dana pembelian lahan ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan Rp 800 miliar.   

Pada 30 Desember 2014 dana tersebut dibayarkan untuk membeli lahan seluas 36.410 m2 ke YKSW Rp 755 miliar. Harga permeter Rp 20 juta sesuai NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Uang itu langsung dicairkan oleh YKSW 31 Desember 2014. 

Mengawali proses tersebut, sebagaimana termuat dalam laporan BPK, pada 6 Juni 2014 Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama bertemu Direktur Umum SDM YKWS  untuk kesedian menjaul lahan. Kemudian pada 7 Juli 2014 Plt Gubernur bertemu kembali bertemu tanda tangan persetujuan pembelian lahan itu.

Masih berdasarkan laporan BPK, padahal 14 November PT CKU sudah berikan uang muka sebesar Rp 50 miliar kepada YKSW untuk pembelian lahan yang sama. Sisanya dibayar secara bertahap. Pembelian PT CKU lebih murah.

Sebagaimana dalam laporan BPK, PT CKU hanya hanya bayar ke YKSW senilai Rp 564 miliar atau harga permeter m2 15 juta sesuai NJOP. Artinya Pemprov DKI membeli lahan dengan harga lebih mahal yang sudah lebih dulu dibeli oleh PT CKU.

"Berdasarkan rekomendasi BPK ini semua terjadi kesalahan prosedur. Dan lucunya sekarang (Gubernur Ahok-red) bilang pembelian mau dibatalkan. Khan uangnya sudah keluar dan sudah terjadi kesalahan," ujar M Taufik.(ris)

 

tag: #ahok   #tanah bermasalah   #taufik  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement