Hindari Upeti THR, Harusnya DPR Rapat Terbuka

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VII DPR mengadaan rapat tertutup dengan direksi PT Freeport Indonesia di Gedung DPR di Senayan, Senin (6/7/2015). Rapat tertutup itu tentu saja memicu berbagai macam dugaan. Termasuk kemungkinan mitra kerja itu "nyogok" agar keinginannya dikabulkan Dewan. 

Istilah uang THR menjadi marak saat mendekati Lebaran Idul Fitri. Masih ingatkah kita dengan THR yang diterima mantan anggota DPR Sutan Bhatugana? Hasilnya dia dijebloskan ke penjara karena nyatanya uang THR dari mitra kerja DPR itu hukumnya haram. 

Sangat kebetulan, mitra kerja Komisi viii yaitu PT Freeport lah yang minta agar diadakan rapat tertutup. Sangat kebetulan perusahaan penambangan yang mayoritas sahamnya dikuasai investor asing dari Amerika Serikat itu sedang bermasalah.    

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Endre Saifoel membenarkan bahwa rapat tertutup antara Komisi VII dengan beberapa mitra kerjanya. 
"Rapat dengan mitra kerja Komisi VII memang tadi tertutup dan atas permintaan dari mitra kerja," kata dia kepada TeropongSenayan di Senayan. 

Namun, Endre mengingatkan lebih baik Dewan mengadakan rapat selalu terbuka agar tidak ada prasangka negatif terhadap Dewan.  "Saya secara pribadi tidak menghendaki adanya rapat secara tertutup. Saya sampaikan pada pimpinan bahwa rapat harus terbuka biar publik tahu dan supaya tidak ada prasangka negatif pada DPR, apalagi ini suasananya sensitif menjelang Lebaran," tuturnya.

Endre mengakui, rapat nanti berpotensi memancing hal-hal yang negatif. "Intinya saya kurang sependapat dengan rapat tertutup tadi, jujur saja," kata dia. Namun, dia menjamin tidak ada sesuatu hal yang melanggar ketentuan, termasuk dugaan suap. (b)