Generasi Rentan di Era Digital: Pelajaran dari Dunia, Jalan untuk Indonesia

TEROPONGSENAYAN.COM - Mengapa kemajuan teknologi dan informasi justru melahirkan Generasi Rentan—kelas pekerja baru yang hidup dalam ketidakpastian? Pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bergema di banyak negara. Dari Eropa, Amerika, hingga Asia, gelombang pekerja digital menghadapi dilema yang sama: fleksibilitas tanpa jaminan.

---

Global Lesson: Bagaimana Dunia Menjawab Tantangan

1. Uni Eropa (EU)

Uni Eropa pada 2023 meluncurkan Directive on Platform Work.

Isinya: perusahaan platform wajib mengakui pengemudi ojol, kurir, dan pekerja digital sebagai pekerja resmi bila hubungan kerjanya nyata.

Mereka berhak atas upah minimum, cuti, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan.

📌 Pelajaran untuk Indonesia: regulasi platform tidak bisa ditunda. Tanpa itu, pekerja digital akan terus terjebak dalam ketidakpastian.

---

2. Amerika Serikat

Kasus Uber dan Lyft di California memicu perdebatan besar.

California Assembly Bill 5 (AB5) menegaskan banyak pekerja gig bukan kontraktor independen, melainkan pekerja tetap.

Meski menuai perlawanan dari perusahaan raksasa, tekanan serikat pekerja dan opini publik memaksa ada kompromi: sebagian pekerja mendapat jaminan minimum.

📌 Pelajaran untuk Indonesia: tekanan publik dan serikat pekerja digital bisa mendorong perubahan hukum, meski berhadapan dengan kapital besar.

---

3. Korea Selatan

Pemerintah Seoul memberikan subsidi asuransi kesehatan bagi pengemudi ojol dan pekerja lepas.

Ada pula program pelatihan digital untuk naik kelas ke pekerjaan bernilai tambah, seperti data analyst atau AI trainer.

Hasilnya: pekerja gig punya jalan keluar dari kerentanan menuju profesi baru yang lebih stabil.

📌 Pelajaran untuk Indonesia: literasi digital adalah senjata. Negara harus menyiapkan jalan transisi, bukan sekadar membiarkan pekerja terjebak di level rendah.

---

4. China

Pemerintah Tiongkok pada 2021 menerapkan aturan ketat bagi platform e-commerce dan ride-hailing.

Perusahaan diwajibkan memberi jaminan sosial dasar bagi kurir dan driver, termasuk asuransi kecelakaan kerja.

China juga menekan algoritma agar lebih manusiawi: target kerja tidak boleh melampaui batas kemampuan fisik pekerja.

📌 Pelajaran untuk Indonesia: keberanian negara melawan dominasi platform raksasa bisa melindungi jutaan pekerja.

---

Indonesia: Jangan Terlambat

Indonesia memiliki lebih dari 80 juta pekerja informal, dan sebagian besar sudah terdigitalisasi. Tanpa kebijakan yang jelas, mereka bisa menjadi bom waktu sosial-politik. Ledakan protes di Agustus–September 2025 membuktikan keresahan itu nyata.

Tiga jalan untuk Indonesia:

1. Regulasi platform → standar upah minimum, asuransi sosial, jam kerja layak.

2. Literasi digital nasional → bekali pekerja dengan keahlian baru.

3. Jaring pengaman sosial digital → asuransi kesehatan, pendidikan anak, hingga dana pensiun dasar.

---

Penutup

Generasi Rentan bukanlah musuh, melainkan cermin zaman. Jika diabaikan, mereka bisa jadi api kerusuhan. Tetapi jika diberdayakan, mereka bisa menjadi pilar Indonesia Emas 2045.

Indonesia harus belajar dari dunia: dari regulasi Eropa, tekanan publik Amerika, literasi Korea, hingga keberanian China. Semua itu memberi arah bahwa masa depan pekerja digital harus lebih pasti, lebih adil, dan lebih manusiawi.

---

📱 Versi Ringkas untuk Media Sosial (X/Twitter, Instagram, Facebook)

Judul: Generasi Rentan di Era Digital – Pelajaran dari Dunia untuk Indonesia

🚨 Ojek online, kurir, freelancer, content creator → wajah baru Generasi Rentan. Bebas tapi rapuh, fleksibel tapi tanpa jaminan.

🌍 Bagaimana dunia merespons?

🇪🇺 Uni Eropa: pekerja platform diakui resmi → dapat upah minimum & asuransi.

🇺🇸 Amerika: Uber & Lyft dipaksa beri hak dasar bagi driver.

🇰🇷 Korea: subsidi asuransi & pelatihan digital.

🇨🇳 China: perusahaan wajib jaminan sosial & algoritma manusiawi.

🇮🇩 Indonesia?
👉 80 juta pekerja informal terdigitalisasi, tapi tanpa perlindungan jelas.
👉 Protes 2025 buktikan keresahan makin dalam.

📌 Saatnya:
1️⃣ Regulasi platform.
2️⃣ Literasi digital nasional.
3️⃣ Jaring pengaman sosial digital.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.