Pegawai Komdigi Tersangka Judol, Pengamat: Lemahnya Pengawasan di Komdigi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Penangkapan seorang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga melindungi situs judi online menjadi keprihatinan nasional karena judi online telah menyengsarakan masyarakat bahkan banyak kasus bunuh diri, pembakaran suami oleh istri, gara-gara terlibat judi online. 

Ironisnya, aparatur yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberantas konten ilegal justru diduga memanfaatkan jabatannya untuk melindungi situs-situs yang merusak masyarakat. 

Untuk menyelesaikan masalah korup di pemerintahan, diperlukan keterlibatan teknologi pemantauan terkini yang dibarengi dengan langkah konkret pembenahan etika dan budaya kerja birokrasi dari korupsi menjadi mengabdi kepada publik. 

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho, menjelaskan bahwa kasus ini menjadi cermin dari mental korup yang masih melekat dalam birokrasi Indonesia dan menuntut tindakan serius untuk mencegah kejadian serupa di masa depan yang memerlukan langkah konkret perbaikan berupa teknologi dan budaya. 

Hardjuno menilai, peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal di Komdigi. 

“Kasus ini adalah bentuk penyimpangan jabatan yang serius. Alih-alih menjalankan tugas sebagai penjaga moral digital, aparatur justru menyalahgunakan wewenang. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga mengkhianati kepercayaan publik,” tegas Hardjuno saat dihubungi kemarin.

Mengutip pernyataan tegas Prabowo Subianto mengenai ‘ikan busuk dari kepala,’ Hardjuno menegaskan bahwa masalah ini harus diatasi dari pucuk pimpinan. Baginya, pemimpin lembaga harus memiliki integritas yang kuat agar bawahannya mengikuti.

Ia menambahkan, kejadian ini harus dipandang sebagai peringatan untuk memperkuat sistem pemantauan terhadap kinerja dan perilaku aparatur. 

“Ini bukan hanya persoalan satu atau dua oknum, tetapi menunjukkan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan kerja pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Hardjuno menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penindakan internal di kementerian.

“Pengawasan internal harus lebih ketat, dan setiap pegawai harus diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang. Terlebih, perlu ada hukuman tegas dan transparan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi,” paparnya.

Selain itu, penguatan etika kerja dan pelatihan anti-korupsi perlu digalakkan secara berkesinambungan. Hardjuno menyebut, membangun karakter pegawai yang anti-korupsi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup edukasi berkelanjutan dan penerapan teknologi yang transparan. 

“Setiap pegawai harus paham bahwa mereka bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tandasnya. 

Langkah Konkret: Integrasi Teknologi dan Budaya Kerja Transparan

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Hardjuno mengusulkan integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas dan kebijakan internal secara otomatis dan real-time. 

“Dengan teknologi yang tepat, anomali atau aktivitas mencurigakan bisa terdeteksi sejak awal. Ini akan membuat manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih sulit dilakukan,” jelasnya.

Teknologi ini, lanjut Hardjuno, juga harus diterapkan dalam mekanisme pelaporan. Publik dan pegawai internal harus memiliki saluran aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan dampak negatif.

Menurut Hardjuno, ke depan, tantangan terbesar adalah mengubah budaya kerja di kementerian menjadi lebih transparan dan akuntabel. “Indonesia memerlukan birokrasi yang bersih dan berintegritas untuk menjamin pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi," ucapnya.

Hardjuno menegaskan bahwa kasus ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk tidak hanya menegakkan hukum bagi pelaku, tetapi juga mengubah cara kerja birokrasi agar lebih terbuka dan berintegritas, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Dengan langkah konkret dan penguatan sistem pengawasan, diharapkan Indonesia mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari mental korup, menjadikan negara ini lebih bersih dan lebih kuat,” tandas Hardjuno.