Viva Yoga, Dokter Hewan Andalan Kabinet Prabowo Tangani Transmigrasi

Viva Yoga Mauladi akan segera menapaki jenjang karir dipiramida atas aktivis-politisi yakni anggota Kabinet Presiden Prabowo. Tepatnya menjadi Wakil Menteri Transmigrasi. Viva, politisi PAN ini, telah mendapatkan tugas itu langsung dari Prabowo saat dipanggil ke jalan Kartanegara, Selasa (15/10/2024).

Viva memiliki latar belakang pendidikan Kedokteran Hewan dari Universitas Udayana, Bali. Lulus SMA Negeri Lamongan, Jawa Timur, dia mendapatkan bangku kuliah melalui jalur tanpa tes atau dikenal PMDK saat itu. Ketika menjalani dunia aktivis di PB HMI maupun KAHMI, Viva melanjutkan pendidikan hingga lulus jenjang S2 di UI.

Meski jalan menuju kursi Wakil Menteri Transmigrasi ditempuh melalui jalur politik, Prabowo tidak salah menempatkan Viva Yoga dalam barisan Kabinet yang dipimpinnya. Sebab, saat menjadi anggota DPR RI, Viva Yoga juga pernah duduk di Komisi yang bermitra dengan Kementerian yang mengurusi sektor transmigrasi. Sehingga persoalan transmigrasi bukan hal baru baginya.

Sektor Transmigrasi tampaknya akan menjadi perhatian penting pemerintahan Presidens Prabowo. Sebagai negara kepulauan yang luas dengan distribusi penduduk yang belum merata, rasanya wajar dan masuk akal pilihan ini. Prabowo ingin program transmigrasi menjadi salah satu intervensi kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya untuk melakukan pemerataan, baik pendudukan serta kesejahteraannya.

Viva Yoga bisa jadi dinilai Prabowo bisa menjawab tantangan penanganan transmigrasi saat ini. Sebab program distribusi penduduk yang sudah dilakukan sejak era pendudukan Belanda ini rasanya tidak bisa lagi dengan pola-pola lama. Setidaknya, diera serba internet dan generasi millenial sekarang ini membutuhkan terobosan baru dalam penanganan dan pengelolaan program transmigrasi yang akan menjadi tanggung jawab Viva Yoga.

Rekam jejak Viva Yoga menjadi modal kuat menjalankan tugas pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo nanti. Selain menguasai soal teknis, kemampuan Viva Yoga membangun dan mengelola jaringan sebagai aktivis dan politisi sangat dibutuhkan dalam koordinasi dan kolaborasi guna mengorkrestrasi jalanya program transmigrasi modern dan digital.(*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.