LPI Proyeksikan Pilkada 2024 Berlangsung Kondusif

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan memproyeksikan bahwa Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung kondusif. Hal itu disampaikannya, saat Diskusi Publik LPI di Jakarta, pada Jum"at 30 Agustus 2024 yang mengusung tema," KONDUSIVITAS PILKADA SERENTAK DAN ARAH BARU DEMOKRASI." Menurutnya, kondusifitas itu tergantung kepada sejauh mana seluruh pihak tetap berkomitmen menjaga seluruh proses tahapan pilkada ini tetap berlangsung kondusif. 

"Yang kami khawatirkan dalam setiap laga elektoral ini, baik skup nasional maupun lokal, yaitu gesekan atau konflik sosial antar kelompok masyarakat atau akar rumput. Ya meski di sejumlah daerah, laga elektoral ini berlangsung kompetitif namun kami memproyeksikan pilkada serentak 2024 ini berlangsung kondusif. Memang, ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, money politik, independensi dan integritas penyelenggara, moral hazard peserta (baik calon maupun partai pengusung), tetapi sejauh ini relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan dan mekanisme,"ujarnya. 

Ia melanjutkan, terkait arah baru demokrasi dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang diupayakan untuk diperluas hingga ke tingkat lokal melalui momentum pilkada serentak. 

"Ya kalau kita lihat dari komposisi koalisi politik di nasional tengah diupayakan untuk diseleraskan hingga ke daerah. Baik yang saat ini masuk dalam Koalisi Indonesia Maju atau di yang berada di luar blok politik ini. Ya suka atau tidak, aliansi politik nasional ini merupakan residu politik di masa Pilpres 2024, meski saat ini ada fragmentasi elit partai yang juga sudah menyatakan bergabung di KIM. Tetapi, baik blok politik yang berada di KIM atau di luar itu, harapannya untuk tetap mengupayakan proses demokrasi ini semakin bertumbuh secara kualitatif," ulasnya. 

Sementara itu, Direktur Politik Hankam dari BRIN, Muhammad Nurhasim yang juga hadir dalam diskusi itu, menyoroti praktik oligark akan meluas ke laga elektoral Pilkada. 

"Terlebih paska putusan MK, 20 Agustus 2024, banyak elit dikejutkan oleh keputusan MK itu. Lalu berlomba dengan waktu tahapan pilkada yang sempit, para oligark saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah. Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas, narasinya rasional dan seterusnya," terangnya. 

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret tiga kategori, yaitu tension (ketegangan) elit, konflik antar calon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konfik di internal partai.  

"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antar faksi di level elit. Nah, biasanya yang perlu dicermati dan umumnya terjadi, adalah konflik antar calon dengan penyelenggara yang mempunyai basis dukungan militan dan loyal. Itu sebabnya, integritas penyelenggara dan akuntabilitas seluruh proses Pilkada berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan Pilkada. Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," ungkapnya. 

Di kesempatan yang sama, Pakar Kebijakan Publik, Asep Kusnanto menambahkan bahwa peran oligark dalam kontestasi Pilkada Serentak ini akan berupaya untuk memperluas jangkauan monopoli seluruh sumber daya dari nasional sampai ke daerah. Menurutnya, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka perbaiki dulu kualitas demokrasi di internal partai politik. 

"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligark). Sebab, kaum oligark by nature, sudah teramat kuat. Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," tegasnya. 

Turut hadir di kesempatan itu, Ketua Umum DPP KNPI 2022-2025, Putri Khairunnisa, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, Pengamat Media dan Komunikasi Publik Margaretta Putri, dan Pengamat Ekonomi-Politik Mardiyanto.