Mantan Jubir Gus Dur: Hadi Poernomo Jadi Target KPK Karena Audit Century

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, mantan Ketua BPK Hadi Poernomo ditetapkan sebagai target KPK terkait progress report audit Century yang ketika itu ternyata tidak dihentikan oleh Hadi Poernomo.

"Hadi Poernomo sebenarnya diharapkan tidak melanjutkan progress report soal Century karena di sana ada nama-nama Boediono, Agus Martowardoyo, Sri Mulyani dan lainnya. Tapi Hadi Poernomo tetap melanjutkan. Maka sejak itulah Hadi Poernomo menjadi target KPK," kata Adhie M Massardi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (26/6/2015).‎

Menurut Adhie  penetapan tersangka Hadi Poernomo dilakukan KPK sehari sebelum Hadi memutuskan pensiun dari BPK. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan karena apa yang disangkakan kepadanya hingga saat ini tampak lemah. Begitupun dengan kelanjutan kasus

Century di KPK yang ternyata mandeg hingga hari ini tak kunjung jelas.

"Jadi penetapan tersangka kepada Hadi Poernomo diharapkan dia tidak banyak 'nyanyi' soal skandal Century. Mandegnya kasus Century di KPK makin memperkuat dugaan ini," tegas mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.

Menurutnya, kasus Hadi Poernomo ini menunjukkan betapa  posisi pimpinan KPK menjadi sangat penting agar tidak mudah tergoda hal-hal politik.

Bahkan, Adhie mengusulkan dalam revisi UU KPK nanti, ketentuan mengenai kepemimpinan di KPK itu dipertajam. Misalnya melarang mereka untuk menjabat jabatan publik. Sebab KPK diperlukan untuk menangani korupsi tetapi sepertinya juga tidak independen. 

"Di atas langit masih‎ ada langit, dan kita masih berharap besar KPK mau memperbaiki diri,” ucapnya.

Menurut dia, kini daya serang KPK mulai tumpul. KPK hanya berani menghadapi kasus-kasus tertentu yang tidak begitu besar, namun dikesankan besar dan dibikin sensasional.

“Hal ini memang menjadi sifat alamiah KPK yang kelahirannya di bidang kelompok-kelompok neolib dan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia. KPK harus lepas dari kepentingan kelompok apapun, bukan juga lembaga yang bisa didesain oleh kepentingan politik tertentu,” katanya.‎ (iy)