Tolak Penempatan Pusat Data Base e-Goverment di Singapura

Keberpihakan Menteri BUMN terhadap negara tetangga Singapura dengan membangun backbone pusat data semua informasi dari masyarakat Indonesia dan pemerintah yang menggunakan saluran Komunikasi IT, baik yang bersifat high content secret maupun yang umum. Tentu saja ini merupakan suatu langkah blunder dan ada upaya Indonesia makin ditelanjangi dari sisi cyber defence.

Akan dengan terjadi sabotase jebolnya data-data penting yang berhubungan dengan kepentingan nasional, seperti akan dengan mudah Singapura mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan percakapan Presiden Jokowi yang bersifat top secret yang kemudian semua data bisa dijual ke negara lain atau digunakan oleh Singapura.

Dengan adanya Pusat Data Base informasi E Goverment TELIN 3  di Singapura oleh Telkom dan Singtel atas persetujuan Menteri BUMN makin membuktikan kalau Rini Sumarno bisa jadi merupakan seorang agen ganda yang ada di pemerintahan Jokowi. Sebab latar belakang Rini dan Laksamana Sukardi mantan Menteri BUMN hampir sama baik yaitu sama-sama besar di Citi Bank Amerika dan sama sama ingin membuat membahayakan data data informasi nasional dan bekerja sama dengan Singapura.

Jokowi jika terus mempertahankan Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN akan bernasib sama dengan Megawati Soekarnoputri yang akibat kebijakan Laksamana Sukardi akhirnya Megawati dianggap penjual aset negara Indosat yang membahayakan keamanan Negara. Begitu juga Jokowi akan dianggap sebagai tokoh yang membiarkan data-data e goverment kepada Singapura akibat ulah Meneg BUMN yang perlu Kita pertanyakan nasionalismenya.

Dengan penempatan data base pemerintah seperti e-goverment, data base sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia serta data base penduduk Indonesia sudah barang tentu kedaulatan Negara akan terancam, apalagi data-data perbankan dan Bank Indonesia  juga akan mudah diawasi oleh Singapura.

Singapura melalui intelijen luar negeri yakni Security and Intelligence Department (SID) – yang bekerjasama dengn NSA memiliki fasilitas high-speed fibre optic cables yang mampu menyadap seluruh informasi kawasan.

Langkah Rini yang menyerahkan proyek e-budgeting sistem kepada Singapura melalui kerjasama Telkom dan Singtel, sama sekali tidak bisa disebut sebagai langkah korporasi, namun merupakan tidakan membantu intelijen asing dalam menguasai, memata-matai, dan memporak porandakan negeri ini.

Tindakan Meneg BUMN Rini Sumarno melakukan kerjasama antara Telkom dengan Singtel untuk membangun pusat data e-goverment di Singapura, jika dijalankan dapat dikategorikan pengkhianatan terhadap negara, menjual rahasia negara secara ilegal melalui mekanisme bisnis, dan karena itu harus Menteri Rini harus ditangkap. Dan Jokowi sebagai bosnya akan masuk kategori pengkhianat juga

Karena itu FSP BUMN Bersatu mendesak Dan mengingatkan Jokowi agar segera membatalkan rencana TELIN Pty yang merupakan anak perusahaan PT Telkom untuk menempatkan pusat data base di Singapura serta  memecat Rini Sumarno apalagi dari pijakan politik Rini Sumarno tidak punya dukungan dari partai politik di Senayan.

Kedekatan Rini Sumarno dengan salah satu petinggi partai pemenang Pemilu yang banyak mendapatkan kemudahan bisnis di BUMN seperti jatah kuota import BBM, pinjaman kredit bank BUMN dan proyek di PLN serta menjadi calo penempatan direksi BUMN, bukan jaminan kalau Rini Sumarno bisa dijadikan Laison Officer Jokowi secara politik untuk mendapatkan dukungan politik dari Senayan, dan ini terbukti dengan penolakan yang kuat di DPR terkait penempatan data base Indonesia di Singapura.(*)

 

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #e goverment   #menteri rini   #jokowi