Anggota Pansus Dari FPD Minta RUU IKN Ditunda

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta, agar pembahasan RUU IKN ditunda sampai masa penanganan Covid-19 berakhir dan kondisi fisikal kembali normal. 

"Fraksi Partai Demokrat DPR meminta agar pembahasan RUU IKN dapat ditunda sampai masa penanganan Covid-19 berakhir dan kondisi fisikal (perekonomian) kembali normal," tegas Politikus Demokrat itu, Rabu, (8/12/2021).

Sartono menegaskan, jika perlu kehati-hatian dalam melakukan pembahasan RUU IKN ini. Terlebih, situasi pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum selesai dan perekonomian belum stabil. 

"Karena sampai saat ini kita masih berada dalam bayangan ancaman Covid-19 yang belum jelas kapan selesainya. Sehingga perlu skala prioritas," tegas Sartono. 

Sartono mengaku, ingin agar RUU IKN ini menjadi produk Perundang-undangan yang berkualitas. Sartono tidak ingin, apa yang terjadi pada UU Cipta Kerja terulang. 

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Ciptaker inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja ini sendiri dinilai sebagaian kalangan terburu-buru. 

"Kita ingin agar RUU IKN ini menjadi UU yang berkualitas," tegas dia. 

Diketahui, Pansus Rancangan Undang - Undang (RUU) Tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi dibentuk oleh DPR, pada Rapat Paripurna, Selasa (7/12/2021). Setiap Fraksi di DPR sendiri mengirimkan sejumlah anggotanya dalam pansus tersebut. 

Anggota Pansus RUU IKN ini sendiri terdiri dari 6 orang pimpinan dan 50 anggota Pansus RUU IKN. Demokrat sendiri menempatkan lima anggotanya dalam pansus RUU ini. Mereka ialah, Muslim, Hinca Panjaitan Marwan Cik Asan, Herman Khaeron dan 
Sartono sendiri.