Tolak Usulan RS Khusus Pejabat, Lasmi: Usulan Diskriminatif, Tak Sesuai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta agar pemerintah membuat Rumah sakit khusus untuk pejabat menuai polemik. 

Rosaline Rumaseuw sebelumnya menyoroti banyak pejabat negara positif covid-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Atas dasar itulah, Rosaline meminta agar pemerintah dapat membuat rumah sakit khusus pejabat. 

Menanggapi usulan Rosaline, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari Dapil Jateng 7 Lasmi Indaryani menolak keras usulan tersebut. 

"Usulan yang diskriminatif. Jauh dari nilai nilai Pancasila. Terutama sila Ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat merasa terjadi pengistimewaan. Ada perbedaan kasta antara pejabat dengan rakyat biasa," tegas Lasmi.

"Semua warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama, tidak boleh dibeda bedakan. Apalagi di masa pandemi ini keadilan sosial kita benar benar diuji dalam pelaksanaaan pelayanan kesehatan," tambah Bendahara Fraksi Demokrat DPR RI ini. 

Menurut Lasmi, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan.bahkan para pejabat harus lebih maksimal dalam melayani rakyat. 

"Seharusnya para pejabat lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.Dalam kondisi bangsa dan negara yang tengah memprihatinkan akibat pandemi Covid-19, mestinya semua pihak dari berbagai latar belakang, bergandengan tangan dan bahu membahu melawan pandemi Covid-19," tutup Lasmi.