Draf RUU KUP Belum Sampai DPR, Waka DPR Ini Berharap Pemerintah Tak Buat Kebijakan yang Tak Untungkan Masyarakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, draft Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang menjadi polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako belum sampai di Senayan. 

"Saya sudah sampaikan kemarin bahwa draf itu belum sampai di DPR bahwa kemudian yang ada diluar yang konon katanya bocor itu hanya diambil sebagian sebagian," tegas Ketua Harian DPP partai Gerindra ini kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (14/6/2021). 

Jadi, kata Dasco, pihaknya akan melihat terlebih dahulu draf RUU KUP secara keseluruhan dan utuh. Setelah itu, baru pihaknya berani memberikan komentar konkret terkait usulan yang menimbulkan polemik ini. 

"Tapi tentunya saya sudah sampaikan kemarin bahwa dalam pemulihan ekonomi nasional ini pemerintah kita harap tidak membuat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat," beber Dasco. 

"Tapi saya yakin bahwa pemerintah tidak begitu," tambahnya.

Dengan demikian, lanjut legislator asal Tangerang Selatan (Tangsel) Banten ini, agar semua pihak tetap menunggu draf RUU KUP masuk ke DPR. 

"Dan nanti kita akan lihat secara keseluruhan dan kita akan bahas," tandas Dasco.