Menteri Siti Nurbaya Dukung Panja DPR Redam Penyerobotan Lahan Hutan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mendukung ‎pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk mengantisipasi penyerobotan lahan hutan. Menurutnya, penyerobotan lahan hutan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius.

"Jangan lagi kita membebaskan pelanggaran seperti itu. Harus mendapatkan tindakan keras," tegas Siti saat melakukan rapat kerja antara DPR dengan Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, di Gedung KK-II DPRRI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Disampaikan menteri Siti sebenarnya pemerintah telah bersikap tegas terhadap pelanggaran pengambilalihan lahan hutan. Hanya saya saja, pihak pemerintah seringkali gagal karena belum adanya payung hukum yang kuat dalam‎ melegitimasi proses penindakannya.

"Seperti dalam kasus DL sitorus. Banyak juga kasus yang sudah ditangani penyidik kami. Di Sumatera Utara, ada banyak kasus yang juga sudah diproses. Ada dua yang dsudah diadili. Tapi kelihatannya mentah juga dari proses hukumnya," ungkapnya.

Siti menyatakan pemerintah Indonesia telah terlalu lama membiarkan kasus kejahatan penyerobotan lahan hutan di Indonesia.‎ Karena itu, selanjutnya pihak pemerintah akan melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga penegak hukum untuk menindak oknum penyerobot lahan di Indonesia.

‎Pertama kita telah terlalu lama melakukan pembiaran. Kelemahan kita ada pada materi hukum acara, tehnik investigasi, dan intelijen. Karena itu kita perlu kolaborasi antara Kejaksaan, Polri dan Mahkamah Agung. Jadii persoalan semacam itu sangat krusial," ucapnya. (ai)