Soroti Rencana Impor Satu Juta Ton Beras, Wachid: Mestinya Para Kepala Daerah Diajak Bicara

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Abdul Wachid menilai, rencana pemerintah yang berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton dari Thailand kurang tepat.

Pasalnya, kata dia, rencana kebijakan tersebut diambil tanpa ada kajian mendalam.

"Mestinya kalau mau import, ajak bicara donk para kepala daerah, seperti para Gubernur bila perlu para bupati. Karena merekalah yang paham kondisi daerahnya, paham kebutuhan rakyatnya apakah perlu beras impor atau tidak. Jangan ambil kebijakan tanpa memahami fakta dilapangan. Kebijakan itu sebenarnya untuk kepentingan siapa?" sindir eks Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Selasa (16/03/2021).

Selain itu, Wachid juga menyarankan agar Pemerintah mengundang asosiasi-asosiasi yang concern soal pertanian terkait persoalan beras ini.

"Ada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Mestinya mereka diajak rembuk, berdiskusi juga. Saya misalnya yang berkecimpung di HKTI sejauh ini belum pernah diajak berdiskusi soal beras ini. Padahal berdasarkan diskusi-diskusi kami di HKTI, persoalan petani, beras dan lainnya itu tidak semudah diselesaikan hanya dengan menggunakan skema import saja," tandas Politikus Gerindra itu.

Wachid juga menganggap, skema import hanya akan menambah penderitaan para petani dibawah.

"Hasil panen mereka akan sia-sia karena tidak terserap dengan maksimal. Dan tentu saja mereka para petani ini akan mengalami kerugian. Ketimbang import lebih baik serap hasil panen para petani kita secara maksimal," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Wachid menganjurkan agar Pemerintah menugaskan lembaga yang concern soal pangan ini untuk mengatasi problem beras ini.

"Pemerintah bisa menugaskan Bulog untuk menyerap hasil panen dan membeli gabah dengan harga yang wajar dari para petani ketimbang import," tegasnya.

Disamping itu, Wachid juga menekankan agar Pemerintah membantu kesulitan para petani yang terdampak kondisi alam.

"Pemerintah perlu membantu dengan menyediakan bantuan pupuk bagi para petani yang terdampak kondisi alam seperti banjir," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah berencana mengimport beras sebanyak satu juta ton dari Thailand.