Minta Pilkada Ditunda, Pengamat : Pilkada Bukan Kebijakan Yang Bisa Hijaukan Zona Merah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik Gde Siriana Yusuf mengatakan kalau sebaiknya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Hal tersebut, menyusul banyaknya daerah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang termasuk zona merah dan bila kekeuh tetap dilaksanakan akan beresiko.

"45 daerah masuk zona merah, tentu kebijakan dan tindakan yang tepat diperlukan. Sementara pemerintah tetap ingin Pilkada jalan," kata Gde saat dihubungi, Jumat (18/09/2020).

Gde menyebut kalau anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dialihkan ke masyarakat yang terkena dampak dari pandemi corona ini.

"Mungkin anggaran & money politic Pilkada mngalir ke daerah dapat mengisi dapur2 di daerah yang sudah gak ngebul," ujarnya.

Gde juga menuturkan kalau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi corona bukanlah merupakan kebijakan yang dapat merubah tempat zona merah.

"Tapi Pilkada bukan kebijakan yang dapat menghijaukan zona merah," tuturnya.

Deklarator KAMI tersebut juga mencontohkan salah satu kasus pelaksanaan Pilkada dimana KPU memperbolehkan paslon untuk melaksanakan konser musik.

Kebijakan tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berusaha untuk menjaga konsistensi kebijakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.,

"Saya melihat Gubernur Jateng brupaya menjaga konsistensi kebijakan. Sementara KPU, DPR RI & pemerintah pusat melihat Pilkada seperti business as usual. Padahal krisis Covid tak akan cepat selesai jika pemimpinnya bekerja as usual. Perlu totalitas agar "aura" sedang pandemi keluar," pungkasnya.

tag: #gde-siriana-yusuf   #pilkada-2020   #corona   #kpu   #dpr