Alasan Bupati Jember Dimakzulkan DPRD

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Bupati Jember Faida akhirnya dimakzulkan DPRD. Ini adalah sejarah baru perjalanan politik di Kabupaten Jember, daerah yang dikenal sebagai Kota Pendidikan.

Bupati Jember Faida resmi dimakzulkan DPRD dalam sidang paripurna dengan agenda hak menyatakan pendapat (HMP).

Sebagai catatan, Pemakzulan Bupati Jember ini merupakan rangkuman dan akumulasi dari berbagai sengketa yang dilayangkan anggota dewan kepada Faida..

Bupati Jember Faida dinilai melanggar sumpah jabatan sehingga patut mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian tetap atau sementara.

Hak menyatakan pendapat ini merupakan penyelesaian atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bupati Perempuan Pertama

Faida merupakan bupati perempuan pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Menjadi sejarah pula bahwa Faida memenangkan pilkada 2015 lalu dengan kendaraan politik minoritas dibandingkan penantangnya.

Tidak hanya bersejarah. Tetapi, ada sejumlah rekor sejarah yang tercetak karena keputusan politik DPRD Jember Rabu 22 Juli 2020 ini.

Dari sudut pandang sejarah DPRD Jember, keputusan politik hari ini juga menjadi rekor baru.

Sejak berdirinya, DPRD Jember baru pertama ini melengserkan bupati. Sekeras apa pun konflik politik yang pernah terjadi antara DPRD dengan bupati, biasanya akan selesai dengan berbagai upaya rekonsiliasi politik.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember Sri Winarni mengatakan, paripurna HMP ini ibarat skuel terakhir film trilogi "Hak Parlemen."

"Diawali dari seri pertama berjudul hak interpelasi, kemudian dilanjutkan seri kedua berjudul hak angket. Sekarang memasuki episode terakhir berjudul hak menyatakan pendapat atau HMP," kata Sri.

Trilogi ini muncul dan terpaksa harus dilakukan DPRD Kabupaten Jember karena adanya sejumlah pelanggaran aturan oleh Bupati Jember Faida.

Mulai dari lepasnya kuota pengadaan CPNS, kepatuhan atas rekomendasi Komite ASN, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ketidakpatuhan atas rekomendasi pemerintah provinsi dan pusat, pengadaan barang dan jasa, serta APBD.

Sri mengatakan, sejumlah dugaan pelanggaran itu sudah diselidiki dengan sebenar-benarnya oleh Panitia Angket DPRD Jember yang didukung penuh oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.