PSBB dan Larangan Mudik Rampas Ekonomi Transportasi, Demokrat Beri Catatan untuk BUMN 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Badai penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang merundung Indonesia membuat seluruh sektor transportasi kelabakan. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah hingga larangan mudik dan pulang kampung ditengarai menjadi sebab dari masalah ini.

Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama BUMN Transportasi, Rabu (28/4) lalu. Dalam rapat itu, hadir perwakilan dari PT. Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni sebagai perusahaan yang dinaungi BUMN.

Ibas, sapaan akrab Edhi Baskoro, tak habis pikir mengapa pemerintah tak juga merespons dengan sigap keterpurukan bisnis transportasi milik BUMN tersebut. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan sebagai pijakan mengatasi ekonomi dunia usaha yang terkatung-katung akibat terkena dampak wabah korona.

"Miris dengarnya. Bisnis transportasi ini seperti tidak ada obatnya. Hanya keajaiban yang bisa memulihkan akibat slow respons pemerintah di awal yang semestinya lockdown," kata Ibas, dalam RDP tersebut yang dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, (30/4/2020).

---

TEROPONG JUGA:

> Pemerintah Keluarkan Peraturan Transportasi di Musim Wabah, Ojol Tetap Boleh Bawa Penumpang

> Karena Corona, PBB Perkirakan Ekonomi Susut 0,9 Persen Tahun Ini, Kemiskinan Bertambah

---

Anggota Komisi pengawas BUMN (Komisi VI) DPR ini prihatin akibat kebijakan PSBB hingga larangan mudik dan pulang kampung menjadi beban besar bagi bisnis transportasi negara. Ia menekankan bahwa DPR hanya bisa menyampaikan saran terkait solusi agar bisnis transportasi tetap berjalan dengan seimbang. 

"Kita saat ini hanya bisa memberikan solusi agar Bisnis tetap efisien (cut loss) baik dari belanja pegawai, operasional dan pembayaran utang jika ada; seperti transportasi alih fungsi untuk angkut cargo, barang (kesehatan/pangan) dalam masa pandemi corona ini," kata Ibas.

Putera kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menerangkan, menghadapi wabah korona mesti disertai dengan keyakinan agar wabah segera berakhir. Akan tetapi, langkah alternatif dan solusi juga harus dirumuskan setidaknya untuk 6 bulan dan 1 tahun ke depan. Untuk itu, Ibas mengingatkan agar di tengah masa sulit ini, perusahaan BUMN sektor transportasi pun harus berpikir kreatif.

"Karena peluang tidak terjadi dengan sendirinya. Peluang ada dari kita yang menciptakan. BUMN transportasi harus susun skenario jika PSBB tidak efektif lagi. Apa pun itu lakukanlah," ujarnya.

Lebih lanjut Ibas menyampaikan harapannya untuk PT Garuda Indonesia, PT KAI, dan Pelni yang terkena dampak Covid-19. Untuk Garuda Indonesia, sebut Ibas, diharapkan memiliki langkah agar tetap beroperasi di tengah pasar yang menyusut ini. Jika tidak, gejolak korona yang diprediksi sampai Agustus ini akan terus memukul industri penerbangan global dan akibatnya akan mengalami kerugian.

"Apa bentuk bantuan atau insentif yang dibutuhkan dan sebesar apa sesungguhnya agar Garuda tidak melakukan PHK kepada staf yang dirumahkan? Kami mendengar garuda juga sudah melakukan ya penyusutan dari pembiayaan gaji terutama para staf dan seterusnya," sapa Ibas.

Kepada KAI, politikus Demokrat ini menyoroti seberapa besar pengaruh harga minyak dunia terhadap penurunan biaya operasional. Ia khawatir harga minyak dunia yang di bawah 25 dolar AS per barel berpengaruh dalam sisi operasional untuk KAI. Meski demikian, ia berharap KAI di tengah wabah ini punya cara seperti mengoptimalkan angkut kargo atau barang.

"Kalau penumpang tidak diperkenankan untuk menjadi bagian dalam transportasi KAI kenapa kita tidak fokus aja langsung kepada pengangkutan barang secara masal," kata Ibas.

Begitupun untuk PT Pelni, Ibas berharap perusahaan BUMN transportasi laut itu menjadi ujung tombak distribusi seluruh wilayah Indonesia. Ia memahami Pelni dalam antisipasi penyebaran Covid-19 sudah menerapkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 dengan fokus kepada muatan logistik.

"Berdasarkan slide Pragnosa realisasi 2020, terlihat biaya melebihi dari pendapatan. Untuk Pelni bagaimana rencana perusahaan membayar biaya yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan tersebut? Jangan sampai besar pasak daripada tiang sehingga kebijakan optimalisasi muatan logistik harus ditingkatkan demi menjaga ketersediaan barang nasional," tandasnya.

tag: #bumn   #transportasi-publik   #komisi-vi-dpr   #ibas   #partai-demokrat