Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekertaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Teuku Riefky Harsya menyoroti penjelasan Menlu Retno Marsudi tentang upaya Kemenlu dalam penanganan 3 kluster besar WNI terdampak COVID-19 di luar negeri yaitu WNI di Malaysia, Anak Buah Kapal (ABK) dan Jamaah Tablig pada Raker Virtual Komisi I Selasa (7/4).

Ia meminta pemerintah tanggung biaya pemulangan para warga negara Indonesia itu.

“Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu. Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," kata Teuku Riefky dalam pesan singkatnya, Rabu (8/4/2020).

Sebab, kata iaz saat ini dapat dipastikan keuangan TKI, ABK dan Jamaah Tabligh itu sudah menipis. "Entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera,” ujarnya.

Disisi lain Teuku Riefky yang juga pimpinan Komisi I memberikan apreasiasinya atas upaya yang telah dilakukan Kemenlu terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui KBRI diberbagai negara.

Kemenlu mencatat hingga 6 April dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali, dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali sementara dari 907 Jamaah Tablig yang tersebar di 8 Negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.