Empat Tuntutan HMI kepada Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arief Rosyid Hasan mengaku kecewa terhadap arah kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang tidak pro rakyat.

"Pemerintah tidak boleh tutup mata, karena dampak dari kebijakan tersebut rakyat harus menanggung banyak kesulitan," kata Arief kepada TeropongSenayan di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Arief mengatakan, rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru Jokowi-JK. Namun, pemerintahan yang baru berusia tujuh bulan itu belum mampu memenuhi harapan tersebut.

Bahkan, lanjut Arief, rakyat kecil malah harus menghadapi kesulitan ekonomi akibat naiknya harga BBM, yang berdampak naiknya sejumlah bahan pokok lainnya.

Menurutnya, kesulitan dan keresahan yang dialami rakyat membuat kesabarannya hilang.

Oleh karena itu, memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan 17 tahun Reformasi, HMI menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:

1. Presiden agar menjaga stabilitas ekonomi. Segera penuhi janji untuk membangun infrastruktur. Setiap kenaikan harga komoditas BBM, listrik dan gas harus menyesuaikan dengan daya beli dan psikologi masyarakat.

2. Presiden segera menjaga stabilitas politik, tidak membiarkan penumpang gelap di dalam pemerintahn yang membawa agenda berbeda, apalagi melangkahi hak presidensial. Para anggota kabinet agar lebih fokus bekerja, mengurangi pencitraan dan kontroversi.

3. Tuntaskan agenda reformasi dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi skala besar, menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.

4. Utamakan pemuda dalam kebijakan pembangunan manusia. Presiden harus memimpin langsung koordinasi strategis lintas kelembagaan/kementerian dalam mengurus pembangunan pemuda, dengan membuat kebijakan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.(yn)