Tolak Usul PDI-P, PKB Tak Setuju Kemendag-Kemenperin Digabung

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak setuju terkait wacana penggabungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada pemerintahan Jokowi 2019-2024.

Wacana tersebut sebelumnya dilontarkan oleh PDI-P. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin dibuat nomenkelatur baru yang nantinya bisa menggabungkan dua Kementerian itu.

"Kurang pas. Karena fokus perdagangan itu lebih ekspor impor. Sementara, industri dalam negeri," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Menurut Cak Imin, sudah pas bahwa Kemendag punya ranah sendiri. Wakil ketua MPR itu pun justru ingin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditingkatkan menjadi Kementerian.

"Meningkatkan BNPB menjadi kementerian penanggulangan bencana. Itu usulan kita. Kemendagri tetap sendiri jangan dicampur Kemendes," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Kongres V tidak menutup bakal ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan, PDIP akan membisiki Jokowi terkait perubahan beberapa pos kementerian.

Hasto bicara dalam penyusunan nomenklatur dan struktur kabinet perlu melihat efektifitas dan membangun tata pemerintahan yang baik. PDIP menyarankan dua perubahan pada kabinet Presiden Joko Widodo periode berikutnya.

Hasto mengisyaratkan bakal menggabungkan kementerian perindustrian dengan kementerian perdagangan. Serta wacana untuk mengurangi kementerian koordinator (Kemenko) akan diubah menjadi tiga atau tetap dipertahankan empat seperti saat ini. (Alf)