Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomatik Atasi Imigran Gelap

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Maraknya para pengungsi imigran gelap yang mencoba berlabuh ke Indonesia menjadi persoalan pelik. Pasalnya, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menolong mereka lantaran statusnya sebagai imigran ilegal, sehingga mengakibatkan para pengungsi itu terkatung-katung.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Ia menyarankan, agar pemerintah melakukan langkah diplomatik dengan negara asal para imigran.

"Saya juga berharap perlu segera melakukan langkah politik dengan pemerintah wilayah asal pengungsi untuk segera mengakhiri konflik di wilayahnya dan mengembalikan hak warga negaranya yang menjadi pengungsi di indonesia," kata Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5/2015).

‎Dalam pernyataannya itu, Nasir menekankan agar pemerintah Indonesia bersikap tegas dan konsisten dalam upaya memenuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diratifikasi melalui sejumah peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Lebih dari itu, lanjut politikus PKS itu, mengimbau agar pemerintah lebih dulu melakukan kajian secara mendalam mengenai dampak yang akan dihadapi Indonesia apabila meratifikasi konferensi internasional 1151 dan protokol 1967 tentang status pengungsi.

"Ketidakmampuan Indonesia untuk bergerak leluasa dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi dan pencari suaka serta lemahnya posisi tawar Indonesia terhadap intervensi pihak luar terkait penanganan pengungsi mengakibatkan penanganan pengungsi di Indonesia tidak efektif dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengungsi‎," ungkapnya.

Seperti diketahui, kasus terdamparnya imigran gelap berulang terjadi di sejumlah daerah pesisir di Indonesia. Teranyar, pengungsi muslim Rohingya yang terusir dari negaranya di Myanmar terkatung-katung di lautan yang akhirnya sampai di Aceh.(yn)