Komisi V: Masyarakat Butuh Maskapai Berbiaya Murah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Maskapai penerbangan berbiaya murah (low-cost carrier) selama ini belum diberdayakan Pemerintah Indonesia. Padahal keberadaannya sangat strategis ketika maskapai yang economy full service menaikkan harga tiketnya. 

Tiket pesawat bisa mahal, karena komponen pesawat dan fasilitas yang diberikannya memang mahal. Di sinilah maskapai berbiaya murah jadi pilihan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan, dari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa ada kartel tiket pesawat, tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Bambang. 

Sebelumnya KPPU menemukan sumber masalah melonjaknya tiket pesawat, yaitu salah satunya temuan Dirut Garuda Indonesia yang merangkap sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

"Yang kita persoalkan harusnya tarif maskapai low-cost carrier. Ketika KPPU masuk selama enam bulan, tidak menemukan apa pun. Dan baru terakhir ini menemukan jabatan rangkap Dirut Garuda jadi komisaris utama Sriwijaya Air. Walau ada jabatan rangkap, kan masih ada kompetitor lain, yaitu Lion Air," kata Bambang di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Apakah benar ada indikasi kartel. Kalau Dirut Garuda jadi komisaris di anak perusahaannya memang wajar. Saya pikir, kita belum bisa mengatakan ini adalah kartel," tambahnya.

Partai Gerindra ini menerangkan, di luar negeri ada bandara khusus bagi perusahaan penerbangan berbiaya murah. Dari mulai landing fee,airport tax, apron fee, dan fasilitas lainnya diberikan tarif murah. 

Inilah alternatif penerbangan yang bisa diakses masyarakat bila tiket pesawat lainnya mahal. Sayangnya, perlakuan seperti itu tidak ada di Indonesia. Semua penerbangan diberikan perlakuan sama. Inilah yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang juga terjadi ketika lalu lintas di udara dan lalu lintas di bandara begitu padat. 

Bahkan, di bandara-bandara besar seperti Medan, Denpasar, Jakarta, pesawat yang ingin mendarat harus berputar-putar dulu di udara menunggu antrian. Ini memboroskan bahan bakar.

"Mereka tidak bisa mendarat langsung. Ini juga penyebab ekonomi biaya tinggi karena menghabiskan bahan bakar. Percuma bahan bakar diturunkan kalau pengaturan ruang udara termasuk lalu lintasnya tidak efektif dan efesien, Akhirnya mereka harus antri cukup lama di atas dan menghabiskan bahan bakar," imbuhnya. (ahm)