Ini Dinamika Politik di Balik Kesepakatan Pilkada Langsung

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Konstelasi perpolitikan Tanah Air masih terbelah ke kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ini sebagai imbas pasca-Pilpres 2014 lalu.

Namun dalam mengahdapi gelaran pilkada serentak yang akan digelar tahun ini, dua koalisi tersebut akhirnya satu suara. Keduanya sepakat menggelar pilkada serentak secara langsung dan dipilih oleh rakyat.

"Besarnya aspirasi publik untuk tetap menggunakan pilkada langsung merupakan pertimbangan utama, Bagaimanapun adanya, aspirasi rakyat selalu menjadi prioritas partai politik, karena pada hakikathya kelahiran parpol merupakan wadah aspirasi masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Al Habsiy kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Namun saat ditanya ide pilkada tidak langsung, Aboe mengatakan bahwa KMP memang pada awalnya menginginkan pilkada tidak langsung karena melihat dinamika pilkada langsung selama ini yang masih berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Ide itu sebenarnya berasal dari akumulasi persoalan dari pikada langsung, yaitu tingginya konflik sosial, tingginya biaya politik yang berujung korupsi, dan tingginya biaya penyelenggaraan, Di situlah awal ide untuk melakukan perbaikan pola pergantian kepala daerah, namun ketika publik masih belum bisa menerima ide tersebut, tentu tak bisa dipaksakan," ungkap dia.

Atas dasar itu ia mengakui bahwa sebagian kalangan memang menginginkan Pilkada langsung.

"Pada prinsipnya kita mencari politik jalan tengah, terbaik buat bangsa dan negara. Dua hal yang selalu saya sampaikan ke dapil  soal antisipasi konflik pilkada ini," ujar dia.

"Pertama saya minta kepolisian untuk mengantisipasi segala potensi konflik sejak dini, Kedua saya selalu menyampaikan bagaimana seharusnya kita berbangsa dan bernegara secara baik melalui forum sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara," jelasnya. (iy)