Menhan Tolak Usulan Wajib Militer

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu tidak setuju dengan adanya usulan penerapan wajib militer (wamil). Pasalnya, menurut dia wajib militer tak mudah dilaksanakan.

Oleh karena itu, pihaknya masih akan fokus pada penerapan bela negara yakni dengan menanamkan jiwa dan pemikiran sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke benak masyarakat dan khususnya pada aparat militer.

"Tidak mudah itu ya (wajib militer). Itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja. Tapi dari Kemenhan belum memikirkan itu dulu," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2019).

Ia pun berpendapat di masa depan perang yang akan terjadi adalah perang pola pikir. Menurutnya, pemikiran Pancasila akan tertantang dengan perubahan zaman yang semakin pesat. Oleh karenanya, menjaga pola pikir menjadi lebih penting dari pada penerapan wamil.

"Ke depan perang kita adalah perang mindset, mengubah pola pikir. Untuk itu ya biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke setiap warga negara ya. Untuk itu yang harus kita lakukan. Ini saja belum selesai," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan untuk Tahun 2018 kepada Menhan Ryamizard Ryacudu, Senin 17 Juni lalu.

Dalam penyerahan laporan itu, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kemenhan. Dia juga mengusulkan agar ada peningkatan pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu penerapan wajib militer (wamil). (ahm)