Inilah 10 Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Jokowi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kongres ke IV Partai Demokrat telah berakhir dan ditutup oleh ketua umum terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (13/5/2015) malam. Di akhir kongres, Partai Demokrat mengeluarkan 10 rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berikut 10 rekomendasi tersebut.

Satu, Partai Demokrat ingin pemerintah terus menjaga, menghidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lebih mengutamakan pencegahan, tetap agresif dan tidak pandang bulu. Kemudian cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak ada motif politik. Putusan pengadilan korupsi pun diharapkan obyektif dan adil.

Dua, Partai Demokrat mengajak semua elemen untuk menyelamatkan KPK dan Polri. Tujuannya agar dua lembaga penegak hukum itu bisa bekerja efektif.

Tiga, Partai Demokrat ingin TNI-Polri menjaga independensinya dengan cara terbebas dari lingkar politik kekuasaan.

Empat, Partai Demokrat ingin pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam artian, pemerintah diharapkan menghidupkan kembali program-program prorakyat, apa pun namanya, agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.

Lima, Partai Demokrat meminta pemerintah tidak menghabiskan APBN hanya untuk pembangunan infrastruktur. Demokrat ingin APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Enam, Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menghidupkan kembali program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Partai Demokrat memandang program tersebut sangat baik meski perlu dilakukan perbaikan karena sifatnya sebagai program induk.

Tujuh, pemerintah diminta untuk dapat mengelola ekonomi secara sungguh-sungguh dengan kebijakan tepat dan tindakan efektif agar pengangguran dan kemiskinan berkurang.

Delapan, Partai Demokrat sepakat dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI. Akan tetapi, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil tindakan sehingga mengganggu hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.

Sembilan, Partai Demokrat berharap ke depan dapat terjalin hubungan yang sehat antara negara/pemerintah dengan partai politik dan sesama partai politik.

Sepuluh, Partai Demokrat berharap pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. (al)